Hal tersebut diungkapkan oleh Gamawan, kemarin, Rabu (15/1) dalam rapat persiapan fasilitasi penyelenggara pemilu yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh Ketua Bawaslu, KPU, dan Komisi II DPR. Dalam rapat tersebut membahas agenda pokok, terkait anggaran mitra PPL yang ternyata mendapat pernyataan dari Kementerian Keuangan tidak dapat dipertimbangkan.
Gamawan menuturkan, dirinya dan Menkopolhukam sempat berdiskusi dengan Presiden terkait anggaran saksi bagi setiap partai politik yang akan dibiayai oleh pemerintah. “Menurut Presiden, untuk anggaran mitra PPL dan anggaran saksi untuk parpol tergantung persetujuan dari Komisi II DPR. Jika Komisi II DPR setuju, maka saya setuju,” tutur Gamawan, mengutip kata-kata presiden.
Oleh karena itu, menurut Gamawan, diperlukan adanya pertemuan untuk meminta dukungan dari Komisi II DPR terhadap usulan anggaran Bawaslu tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa tidak menduga ada agenda acara seperti ini yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Selain itu, Komisi II DPR RI belum tahu jika anggaran mitra PPL belum disetujui, bahkan tidak dapat dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan.
Sejatinya, Komisi II DPR dan banggar sudah mengetok palu terhadap anggaran mitra PPL yang diusulkan oleh Bawaslu. DPR sangat mendukung upaya Bawaslu tersebut untuk menghadirkan pengawasan yang efektif dan fair di setiap TPS.
“Kami tidak perlu lagi melakukan rapat pleno untuk memutuskan setuju mendukung Bawaslu atau tidak. Sejak awal, dalam pembahasan hingga final kami sudah memutuskan untuk mendukung (mitra PPL,-red),” pungkas Agun.
Namun, terkait usulan anggaran saksi untuk setiap parpol, pada waktu rapat pembahasan, masih ditunda oleh DPR karena khawatir akan membebani keuangan negara.
sumber: Bawaslu RI
