Desa yang ditunjuk tersebut merupakan hasil pengawasan PPL dimana ada desa yang terindikasi bermasalah dalam data pemilih hingga menjadi DPS dan juga ada desa yang dalam pemutakhiran tidak ada masalah. Menurut Komisioner Panwascam Kapas Devisi Penindakan Pelanggaran, Rozikin, menyampaikan "Kita hanya ingin klarifikasi mulai dari awal hingga menjadi DPS. Dan desa yang kita undang tidak semuanya bermasalah, ada juga desa yang pemutakhirannya lancar. Kita akan korelasikan dimana letak kesalahannya."
Sebagaimana diketahui data pemilih dari Dispendukcapil amburadul. Mulai dari data penduduk, NIK ganda, yang sudah meninggal masih masuk menjadi pemilih, hingga jumlah totalnya tidak sesuai. Hal ini yang mungkin bisa dijadikan alasan mengapa banyak sebagian besar PPS menggunakan DPT Pilbup sebelumnya menjadi DPS.
Menurut Ketua Panwascam Kapas, Multazam, dengan amburadulnya data pemilih evaluasi DPS sangat penting dilakukan, sehingga untuk ke depannya menyusun DPSHp hingga menjadi DPT tidak ada masalah. Hal ini di lakukan karena termasuk tahapan yang bersentuhan langsung dengan Pemilu.
"Panwas tidak mengkambing hitamkan siapapun dalam permasalahan ini, yang jelas mari kita bangun komunikasi antar jajaran penyelenggara Pemilu baik ditingkat PPK atau Panwascam agar proses pemutakhiran atau validasi sesuai dengan harapan semua pihak," pungkasnya.
